Postingan

Instansi Pemerintah Wajib Mutakhirkan Data Pegawai melalui SI-ASN

Sahabat pembaca infoasn, sudah tahukah anda bahwa “Melakukan penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN merupakan salah satu tugas BKN yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”. Pernyataaan itu disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN, Suharmen dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kedeputian Bidang Sinka dan perwakilan sejumlah unit kerja di BKN, Senin-Rabu (17-19/2/2020) di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat.
Lebih lanjut Suharmen menjelaskan, pemutakhiran data dan penyampaiannya kepada BKN merupakan hal yang wajib dilakukan Instansi Pemerintah, sebagaimana diamanahkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Updating data, sambung Suharmen, saat ini dilakukan melalui Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian …

Penjelasan Terkait Berita ASN Dapat Pensiun Rp 1 Milyar

Sahabat pembaca info asn, sudah tahukah anda bahwa Sebagaimana dikutip oleh beberapa media bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengusulkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat dana pensiun Rp 1 milyar. Menteri Tjahjo mengatakan bahwa media tidak memuat lengkap penjelasannya. Ia menyatakan tidak pernah mengusulkan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani agar ASN mendapatkan dana pensiun Rp 1 milyar.
Yang benar, kata Tjahjo, ia sempat berdiskusi terkait pengelolaan dana tabungan ASN dengan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Kopri) Zudan Arif Fakhrullah serta PT Taspen, bukan BTN seperti yang diberitakan di berbagai media. Diskusi tersebut tidak membicarakan tentang usulan agar ASN mendapat dana pensiun Rp 1 milyar. Yang dibahas sebetulnya adalah pengelolaan iuran bulanan yang dikelola PT Taspen bagi ASN sejak awal karir sampai akhir masa kerja ASN.
Tjahjo berharap, iuran tabungan ASN itu dikelola dengan ba…

Kunci Sukses Lahirkan ASN Anti Korupsi

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang anti korupsi dapat diwujudkan melalui berbagai upaya. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan upaya tersebut diawali dengan proses rekrutmen CPNS yang baik, dengan menjaring SDM yang bermental mengabdi dan mengutamakan kepentingan umum.
KPK mengakui tidak bisa bekerja sendiri dalam mencegah dan memberantas korupsi. Oleh karena itu, pihaknya perlu bekerja sama, khususnya dengan Kementerian PANRB yang memiliki peran penting dalam penyusunan kebijakan pada sistem rekrutmen CPNS.
Dengan terlaksananya rekrutmen yang transparan, akuntabel serta sesuai prosedur, diyakini dapat melahirkan SDM berkualitas dan anti korupsi. “Kementerian PANRB dalam hal ini menyediakan SDM unggul juga mengintegrasikan SDM itu sesuai dengan harapan dan tujuan bangsa Indonesia. Karena itu manajemen SDM adalah kunci sukses untuk melahirkan aparat-aparat yang anti korupsi,” ujarnya saat memberikan arahan…

Awasi Media Sosial ASN, Langkah Tegas Pemerintah Tangani Radikalisme

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Paham radikalisme di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) terus dipantau dengan ketat. Untuk mencegah tumbuhnya benih-benih radikalisme di kalangan ASN, pada tahun 2018 sudah diterbitkan SE Menteri PANRB No. 137/2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial bagi ASN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menjelaskan, pemerintah memiliki akses jejak digital terhadap para pejabat eselon I dan II.
“Seluruh pejabat eselon II dan eselon I semua sudah terdata dengan baik. Ada tidak dia klik radikalisme terorisme menggunakan medsosnya? Bagaimana lingkungan keluarganya? Bagaimana aktivitas politiknya?” ujar Menteri Tjahjo, saat menjadi narasumber pada acara Koordinasi Membangun Sinergitas Penguatan Pancasila, di Jakarta, Senin (17/02).
Sebagai perekat bangsa, ASN diminta menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk penyebarluasan informasi, baik antar individu, individu dan …

Masuk Serious Crime, BNN Minta ASN Ikut Perangi Narkoba

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Selain kabar bohong atau hoaks dan tindakan korupsi, penyalahgunaan narkotika juga termasuk dalam serious crime. Untuk itu, Badan Narkotika Nasional (BNN), mengajak masyarakat, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjauhi sekaligus memerangi narkoba.
Beberapa waktu lalu, Deputi bidang Pemberantasan BNN Irjen. Arman Depari, menjadi pembicara dalam Dialog Kebangsaan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Menurutnya, dalam persepsi masyarakat, hal yang mengancam keamanan negara adalah serangan atau perebutan wilayah dari negara lain. Namun, kejahatan transnasional tidak hanya menyangkut batas negara.
"Narkotika ini disamping dia transnasional crime juga adalah serious crime. Kejahatan-kejahatan yang sangat serius, bahkan mengerikan,” jelas Arman Depari.
Berdasarkan hal tersebut, Presiden RI sering kali menyampaikan bahwa Indonesia masuk dalam darurat narkoba, dan hal tersebut yang harus dip…

Komisi II Undang Pakar Bahas Reformasi Birokrasi dan Penguatan ASN

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Untuk mendapatkan masukan terkait reformasi birokrasi serta penguatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara komprehensif, Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan beberapa orang pakar yang berkaitan dengan persoalan implementasi UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.
“Kita meminta banyak masukan dari pakar tentang penataan birokrasi dan ASN. Para ahli ini diharapkan bisa memberikan masukan tentang bagaimana sebetulnya penataan atau reformasi birokrasi yang betul-betul bisa menjawab secara komprehensif masalah penguatan birokrasi di pemerintahan dan penguatan ASN. Sehingga kita punya rencana-rencana kerja strategis baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,” ucap ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).
Ahmad Doli menyampaikan, Komisi II DPR mempunyai konsen yang cukup tinggi untuk bisa menyelesaikan permasalahan ASN secara komprehensif. Ol…

Gelar Rakor, Dit GTK Madrasah Bahas Inpassing dan Pembayaran Tukin Guru

Sahabat pembaca info ASN, sudah tahukah anda bahwa Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah menggelar rapat koordinasi di Surabaya. Rakor diikuti para Kepala Bidang Pendidikan Madrasah beserta Kasi Guru dan Kasi Tenaga Kependidikan Kanwil se-Indonesia. 
Sejumlah isu penting dibahas bersama, antara lain: pembayaran tukin, inpassing, TPG Mandiri, dan program bantuan world bank untuk peningkatan kualitas guru. 
"Perjuangan untuk memperoleh anggaran tukin bagian dari jihad (usaha sungguh-sungguh). Sebagian kan sudah bisa terbayarkan, yakin saja kita tetap perjuangkan," kata Direktur GTK Madrasah Suyitno di Surabaya, Kamis (13/02). 
"Inpassing guru madrasah juga sedang diproses payung hukumnya. Draftnya sudah disusun, inpassing ini khusus bagi guru yang sudah sertifikasi," lanjutnya. 
Terkait banyaknya guru madrasah yang belum sertifikasi, Direktorat GTK Madrasah tengah menggodok kemungkinan melakukan PPG Mandiri yang tidak bersumber dari anggaran APBN Kemenag…